This is default featured slide 1 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. blogger theme by BTemplates4u.com.

This is default featured slide 2 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. blogger theme by BTemplates4u.com.

This is default featured slide 3 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. blogger theme by BTemplates4u.com.

This is default featured slide 4 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. blogger theme by BTemplates4u.com.

This is default featured slide 5 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. blogger theme by BTemplates4u.com.

Aspek transparansi

Aspek Transparansi 
Transparansi merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu badan usaha. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan performance serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan badan usaha secara tepat waktu dan akurat. (Mustiko, 2005)
Pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan padanya. Prinsip ini terutama berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan. Transparansi mempunyai karakteristik:
  1. Adanya tujuan yang telah ditetapkan;
  2. Penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan;
  3. Mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi;
  4. Mengembangkan standard organisasi dan operasional secara ekonomis. (Hutomo, 2002)
Dimensi Transparansi
Ellwod menjelaskan ada 4 (empat) dimensi transparansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik atau badan hukum, yaitu:
  1. Transparansi Kejujuran dan Transparansi Hukum
  2. Tranparansi Proses
  3. Transparansi Program
  4. Transparansi Kebijakan
Indikator Transparansi
  1. Transparansi  kejujuran  terkait  dengan  keterbukaan  atas  tindakan  yang  tidak bertentangan dalam bentuk penyalahgunaan jabatan (abuse a power), sedang transparansi hukum berkaitan dengan jaminan akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
  2. Transparansi proses terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kecukupan informasi yang diberikan pada publik;
  3. Transparansi program terkait dengan pertimbangan atas pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan serta program yang memberikan hasil optimal;
  4. Transparansi  kebijakan  terkait  dengan  keterbukaan  setiap  organ  terkait  atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan.
Sumber:
Adri Mustiko, Peran Prinsip Transparansi dalam Mewujudkan Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas Terbuka, dikutip dari buku Corporate Governance oleh Tager I. Nyoman (Tesis, 2005).
YB. Sigit Hutomo, “Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen, The Jakarta Consulting Group (Editor) 360” Approach on Fondation, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 144.

Kesulitan Sekolah Mememenuhi Indikator BSNP

Kesulitan Sekolah Mememenuhi Indikator BSNP
Kesulitan Sekolah Mememenuhi Indikator BSNP
Niat pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan terlihat dari beberapa kebijakan yang dianggap dapat mendukung cita-cita tersebut. Hal paling nyata adalah dengan melakukan perubahan pada konstruksi kurikulum sekolah dengan memberikan otonomi ditingkat sekolah untuk dapat mengkresikan dan menysun kurikulum sendiri dengan tetap mengacu kepada aturan-aturan yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tetang Sistem pendidikan Nasional. Demikian pula pada aspek pengelolaan dan manajemen sekolah dimana sekolah diberi hak otonom untuk mengelola secara mandiri anggaran sekolah yang dikucurkan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui Program Dana Bantuan Operasional sekolah dengan besarannya mengacu kepada Rasio jumlah siswa. Dari kedua bentuk kebijakan ini yang lebih mendominasi perbedaan antara pengeolaan sekolah paa Era sebelumnya, nampaknya tidak memperlihatkan signifikansi peningkatan mutu sesuai yang diharapkan.
Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sekolah yang telah memenuhi kriteria pengelolaan sekolah sesuai dengan 8 standar minimum pengelolaan sekolah yang ditetapkan oleh BSNP. 8 indikator tersebut mencakup Standar Isi, Standar Proses, Standap Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, standar Pendidika dan Tenaga Kependidikan, Standar pembiayaan dan Standar Evaluasi. Banyak sekolah yang memiliki kesulitan dalam memenuhi delapan standar tersebut. Beberapa Kelemahan dan ketidak mampuan sekolah memenuhi standar minnimum dari 8 standar tersebut adalah sebagai berikut:
Standar Isi
Pada pelaksanaan sekolah yang mencakup standar isi yang sulit diwujudkan sekolah adalah berkaitan dengan kurikulum dan tahapan serta prisip penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum sedapat mungkin melibatkan Dewan pendidikan dan komite sekolah (stakeholders pendidikan), akan tetapi kebanyakan pihak sekolah hanya menyusun secara mandiri tanpa pelibatan tersebut. Dalam aturan seharusnya kurikulum sekolah disusun melalui kegiatan Workshop dengan beberapa tahapan mulai dari revisi kurikulum, finalisasi, ediing dan penerbitan naskah. Kesemua tahapan tersebut harus melibatkan semua komponen pendiikan termasuk nara sumber yang dianggap memiliki kapabilitas yang mumpuni yang dapat membantu pihak sekolah menyusun kurikulum
Standar Proses
Pelaksanaan kegiatan sekolah yang mengacu kepada standar proses juga masih kesulitan. beberapa hal yang memperlihatkan tiak adanya pengemabangan yang lebih positif adalah berkaitan dengan pelaksanaan supervisi yang diadakan oleh pengawas dan kepala sekolah yang tidak memiliki dokumen secara terencana dalam pelaksanaannya termasuk mendokumentasikan hasil temuan-temuan untuk ditindak lanjuti yang berkaitan dengan kelemahan proses pembelajaran. Di samping itu juga kurangnya sosialisasi dan komunikasi internal antara pihak pengawas dan pihak kepala sekolah berkaitan dengan metode dan pendekatan baru dalam pembelajaran yang diharapkan dpat meningkatkan produktivitas dan kreativitas siswa dalam belajar.
Standar Tendik
Berkaitan dengan standar pendidikan dan tenaga kependidikan ini, masalah yang paling banyak dihadapi sekolah adalah penyiapan tenaga pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau linner dengan bidang studi yang di ajarkan. Selain itu pihak sekolah kesulitan untuk mengangkat tenaga Perpustakaan dan tenaga administrasi yang berlatar belakang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Dan bahkan hampir semua sekolah masih kekurangan tenga konseling yang memiliki latar belakang pendidikan Sarajana bimbingan konseling.

Bersambung...